Pa-Badung.go.id | Merespon gagasan Dirjen Badilag, Dr. H. Purwosusilo, S.H, M.H, tentang
pembelajaran on-line melalui Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama yang diunggah
di situs badilag.net, Pengadilan Agama Badung menyelenggarakan kegiatan kuliah hukum
acara online di ruang sidang PA Badung, Selasa (18/4). Kegiatan tersebut diikuti oleh
seluruh hakim dan pegawai PA Badung. Ketua PA Badung, Drs. H. Moh. Hifni, MA, ketika
membuka kegiatan tersebut mengajak kepada semua hakim dan pegawai untuk melihat dan
mendengarkan bersama-sama kuliah berseri hukum acara PA online yang disampaikan oleh
Bapak Dirjen Badilag, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait dengan materi kuliah
yang disampaikan bapak Dirjen. Beliau mengatakan bahwa kegiatan ini penting untuk semua
hakim dan pegawai, karena dalam Ta’limul Muta’allim diajarkan bahwa ilmu tidak hanya
dibaca sekali dua kali tetapi berkali-kali sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam.
Pada kegiatan perdana kuliah bersama tersebut diputar video Kuliah Berseri Hukum Acara
PA Seri ke-2 yang membahas tentang kompetensi Peradilan Agama.


Menyimak Video Kuliah Hukum Acara

Setelah para hakim dan pegawai selesai mengikuti kuliah hukum acara PA bapak Dirjen
Badilag, Ketua PA Badung langsung bertindak sebagai moderator memimpin sesi tanya-jawab.
Terkait kompetensi absolut PA, ada pertanyaan dari seorang hakim, Bapak Farhan Munirus
Sua’idi, S.Ag, yaitu apakah PA berwenang menangani permohonan pembatalan akta otentik,
yang seringkali dimohonkan oleh para pihak selain pokok perkara? Terhadap pertanyaan
tersebut muncul berbagai tanggapan dari para peserta kuliah. Pansek PA Badung, Lalu
Murtajal, S.H menanggapi bahwa PA tidak berwenang membatalkan akta, oleh karena itu
permohonan tersebut harus dikesampingkan. Sementara menurut Wakil PA Badung, Drs. Tayeb,
S.H, PA tidak berwenang membatalkan akta, yang berwenang PTUN, tetapi PA bisa menyatakan
akta tersebut tidak berkekuatan hukum. Seorang hakim yang baru saja mutasi dari
PA Kotabumi, Isna Wahyudi, memberikan tanggapan bahwa ada akibat hukum yang berbeda
dalam menyikapi permohonan tersebut. Ketika PA hanya mengesampingkan dan menyatakan
tidak berwenang, tanpa menyatakan suatu akta tidak berkekuatan hukum maka akan
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal terdapat pertentangan antara isi akta dengan
amar putusan PA terhadap pokok perkara. Sebagai moderator, Ketua mengapresiasi
tanggapan dari para peserta dan mengembalikan keputusan dalam masalah tersebut
kepada hasil musyawarah majelis hakim.


Pembukaan Oleh Bapak Ketua

Terkait dengan kompetensi relatif, muncul pertanyaan dari salah seorang hakim, yaitu
dalam hal Penggugat menyatakan alamat Tergugat tidak diketahui, maka terdapat celah
rekayasa hukum untuk mempermudah Penggugat untuk mengajukan gugatan di tempat tinggal
Penggugat, yang seharusnya menurut hukum acara diajukan ke tempat tinggal Tergugat.
Menanggapi persoalan tersebut, Pansek PA Badung menyarankan agar bagi pihak yang
menyatakan Tergugat tidak diketahui alamatnya diminta untuk melampirkan surat
keterangan dari Lurah setempat tempat tinggal Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat
telah pergi dan tidak bertempat tinggal di wilayah kelurahan itu lagi. Terlebih ketika
dalam kasus perceraian pasangan baru berpisah dalam waktu yang relatif singkat.


Menyimak Video Kedua Kuliah Hukum Acara

Mengakhiri kegiatan kuliah perdana, Ketua PA Badung menyampaikan bahwa dengan kegiatan
ini dapat mendorong kita untuk terus belajar dan membaca buku kembali. Kemudian Ketua
PA Badung memberikan PR kepada peserta kuliah satu persoalan, yaitu apakah nafkah anak
dapat digugat oleh anak kepada bapak meski belum terjadi perceraian. (nawa)